50 Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan, Dengan Jawaban Universitas Terbuka!
Cikupa.id - Ujian Tengah Semester (UTS) untuk mata kuliah Ilmu Pemerintahan, khususnya pada kelas IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan, merupakan momen krusial bagi mahasiswa untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari. Untuk mempersiapkan ujian dengan optimal, penting untuk berlatih dengan soal-soal yang relevan. Artikel ini menyajikan 50 soal ujian yang dirancang untuk menguji berbagai aspek pemahaman tentang Hukum Tata Pemerintahan. Soal-soal ini mencakup berbagai topik yang sering dibahas dalam mata kuliah ini, dari teori dasar hingga aplikasi hukum dalam konteks pemerintahan. Dengan berlatih melalui soal-soal ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi ujian.
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
1. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang merupakan alat-alat perlengkapan adalah....
a. Pejabat negara
b. Perlengkapan kantor
c. Perundang-undangan
d. Masyarakat
Jawab:
a. benar
2. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
Jawab:
d. benar
3. Hukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
a. badan hukum publik
b. hukum publik
c. negara
d. kekuasaan
Jawab:
a. benar
4. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawab:
c. benar
5. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
a. Keadilan
b. Kebebasan
c. Penguasa
d. Pembuat undang-undang
Jawab:
a. benar
6. Adanya local state government (pemerintahan lokal) adalah konsekuensi dari penerapan....
a. Negara kesatuan
b. Bentuk Negara republik
c. Dekonsentrasi
d. Desentralisasi
Jawab:
c. benar
7. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi administrasi negara adalah....
a. eksekutif
b. yudikatif
c. DPR
d. DPD
Jawab:
a. benar
8. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
a. memperhatikan kepentingan rakyat
b. memperhatikan kesejahteraan rakyat
c. mentaati hukum
d. melanggar hukum
Jawab:
c. benar
9. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
a. baku
b. teknis
c. operating procedure
d. operasional
Jawab:
b. benar
10. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
Jawab:
d. benar
11. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum pasti mempunyai kekuatan hukum tetap
Jawab:
b. benar
12. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
b. Wilayah pemerintahan pusat
c. Wilayah aparatur pemerintah
d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
Jawab:
a. benar
13. Perlunya pembangunan fasilitas umum seperti pasar, pelabuhan, dan taman parkir adalah usaha membangun pemerintahan yang baik dalam....
a. Fungsi utama pemerintahan
b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
c. Perlindungan kepada masyarakat
d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
Jawab:
b. benar
14. Pemerintah membuat peraturan lalu lintas adalah bentuk perilaku pemerintah dalam tindakan....
a. nyata
b. hukum
c. antisipasi
d. lapangan
Jawab:
b. benar
15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
a. Undang-undang tidak perlu mengatur sanksi terlebih dahulu
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melakukan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
Jawab:
c. benar
16. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. dilakukan di bawah ancaman
b. terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. terjadi penyuapan
Jawab:
b. benar
17. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. lisensi
b. izin
c. konsesi
d. dispensasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawab:
a. benar
19. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawab:
c. benar
20. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal
Jawab:
b. benar
21. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
a. privat
b. publik
c. bersama
d. tanggung renteng
Jawab:
b. benar
22. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
Jawab:
b. benar
23. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
Jawab:
a. benar
24. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
Jawab:
c. benar
25. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD
Jawab:
c. benar
26. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitus
Jawab:
d. benar
27. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawab:
c. benar
28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
a. masuk dan pulang kerja tepat waktu
b. menunda pekerjaan
c. menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. melaksanakan tugas tepat waktu meskipun sering datang terlambat
Jawab:
c. benar
29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
a. tunjangan
b. penghasilan
c. gaji
d. insentif
Jawab:
c. benar
30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi formasi yang kosong
Jawab:
d. benar
31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas
Jawab:
d. benar
32. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
a. teguran tertulis
b. teguran lisan
c. penundaan kenaikan gaji berkala
d. pernyataan tidak puas secara tertulis
Jawab:
b. benar
33. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara
Jawab:
a. benar
34. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
Jawab:
c. benar
35. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....
a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan
Jawab:
a. benar
36. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. nilai-nilai kepatutan
b. paradigma positivistik
c. norma dogmatis
d. norma pragmatis
Jawab:
b. benar
37. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
a. administratif
b. denda
c. kurungan
d. hukuman mati
Jawab:
a. benar
38. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
a. kesetaraan
b. kedamaian
c. kejujuran
d. kepatutan
Jawab:
a. benar
39. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawab:
c. benar
40. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
a. demokrasi pancasila
b. demokrasi terpimpin
c. negara hukum
d. keadilan
Jawab:
a. benar
41. Pimpinan peradilan tata usaha negara terdiri dari....
a. ketua dan wakil ketua
b. ketua dan hakim anggota
c. ketua dan panitera
d. ketua dan sekretaris ketua
Jawab:
b. benar
42. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan....
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Jawab:
c. benar
43. Menurut Awaludin Djamin, klasifikasi pelaksanaan pemerintah pada fungsi pengatur mencakup....
1) penentuan kebijakan
2) pemberian pengarahan dan bimbingan
3) pengaturan melalui perizinan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Asas kebenaran yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusan meliputi asas ....
1) larangan kesewenang-wenangan
2) larangan penyalahgunaan wewenang
3) kepastian hukum
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
45. Karakteristik bad government seperti disampaikan oleh Bank Dunia disebabkan karena ....
1) gagal memisahkan secara tegas antara publik dan privat
2) ketidakkonsistenan prioritas pembangunan
3) pengambilan keputusan yang tidak transparan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Agar birokrasi dapat menjamin berfungsinya pasar secara sehat harus memiliki kompetensi yang ....
1) mempunyai wawasan futuristik dan sistematik
2) jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru
3) mampu mengoptimalkan sumber yang tersedia.
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
47. Bentuk pengawasan politik oleh DPRD dilakukan dengan cara ....
1) mengundang pejabat di daerah untuk dimintai keterangan
2) memperoleh keterangan dari pejabat terkait
3) memberi saran mengenai langkah-langkah preventif
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
48. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil adalah ....
1) semangat nasionalis
2) tidak diskriminatif
3) profesionalitas dan netralitas
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
49. Pemikiran hak asasi manusia di negara-negara sedang berkembang berada di kawasan ....
1) Asia
2) Eropa
3) Afrika
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
50. Istilah hukum tata usaha negara secara resmi ditemukan dalam...
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
Soal Ujian UT Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan
1. Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang menjalankan kekuasaannya. Yang merupakan alat-alat perlengkapan adalah....
a. Pejabat negara
b. Perlengkapan kantor
c. Perundang-undangan
d. Masyarakat
Jawab:
a. benar
2. Peraturan perundang-undangan dalam negara modern pembuatannya tidak berada dalam satu tangan, yang termasuk di dalamnya adalah....
a. Presiden dan menteri
b. Gubernur dan bupati/walikota
c. Pemerintah daerah dan para asistennya
d. Semua departemen dan pemerintahan daerah
Jawab:
d. benar
3. Hukum tata pemerintahan mengatur hukum yang berkaitan dengan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang khusus. Pengertian "pemerintah" tersebut diartikan sebagai....
a. badan hukum publik
b. hukum publik
c. negara
d. kekuasaan
Jawab:
a. benar
4. Yang termasuk pemerintahan yang buruk menurut F. Isywara adalah sebagai berikut....
a. Monarki
b. Aristokrasi
c. Oligarchi
d. Polity
Jawab:
c. benar
5. Miriam Budiardjo menyimpulkan bahwa setiap negara terlepas dari ideologinya, mempunyai fungsi yang di antaranya adalah....
a. Keadilan
b. Kebebasan
c. Penguasa
d. Pembuat undang-undang
Jawab:
a. benar
6. Adanya local state government (pemerintahan lokal) adalah konsekuensi dari penerapan....
a. Negara kesatuan
b. Bentuk Negara republik
c. Dekonsentrasi
d. Desentralisasi
Jawab:
c. benar
7. Lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi administrasi negara adalah....
a. eksekutif
b. yudikatif
c. DPR
d. DPD
Jawab:
a. benar
8. Good governance berarti tata pemerintahan yang baik, artinya pemerintah yang....
a. memperhatikan kepentingan rakyat
b. memperhatikan kesejahteraan rakyat
c. mentaati hukum
d. melanggar hukum
Jawab:
c. benar
9. Faktor pendukung pencapaian standar pelayanan minimal disebut standar...
a. baku
b. teknis
c. operating procedure
d. operasional
Jawab:
b. benar
10. Asas tertib penyelenggaraan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
a. Asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban
b. Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan
c. Asas mendahulukan kesejahteraan umum
d. Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
Jawab:
d. benar
11. Pengambilan keputusan pemerintah terhadap suatu kasus yang sama yang sesuai dengan asas kesamaan dalam pengambilan keputusan adalah....
a. Diputuskan berdasarkan keputusan yang telah ada
b. Diputuskan secara kasus per kasus dengan memperhatikan sifatnya masing-masing
c. Menjadi kewenangan penuh pemerintah
d. Keputusan yang telah dikeluarkan belum pasti mempunyai kekuatan hukum tetap
Jawab:
b. benar
12. Wilayah kerja instansi vertikal berada pada....
a. Wilayah daerah yang sama dengan wilayah administratif pemerintahan
b. Wilayah pemerintahan pusat
c. Wilayah aparatur pemerintah
d. Wilayah pusat dan daerah pemerintah
Jawab:
a. benar
13. Perlunya pembangunan fasilitas umum seperti pasar, pelabuhan, dan taman parkir adalah usaha membangun pemerintahan yang baik dalam....
a. Fungsi utama pemerintahan
b. Membangun demi pertumbuhan ekonomi
c. Perlindungan kepada masyarakat
d. Kesejahteraan masyarakat sebagai fungsi pelayanan
Jawab:
b. benar
14. Pemerintah membuat peraturan lalu lintas adalah bentuk perilaku pemerintah dalam tindakan....
a. nyata
b. hukum
c. antisipasi
d. lapangan
Jawab:
b. benar
15. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maka undang-undang harus mengatur mengenai....
a. Undang-undang tidak perlu mengatur sanksi terlebih dahulu
b. Tidak adanya penampungan untuk masyarakat melakukan adusan dan tuntutan
c. Asas dan premis mana yang tidak boleh dijabarkan
d. Pelimpahan dapat dilakukan kepada swasta
Jawab:
c. benar
16. Salah kira (dwaling) dalam membuat ketetapan menurut hukum administrasi negara berarti....
a. dilakukan di bawah ancaman
b. terjadi kekhilafan sehingga keputusannya tidak sah
c. ketetapan dilakukan karena adanya unsur penipuan
d. terjadi penyuapan
Jawab:
b. benar
17. Penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan undang-undang disebut....
a. lisensi
b. izin
c. konsesi
d. dispensasi
Jawab:
b. benar
18. Menurut IMF dan Bank Dunia, satu-satunya lembaga yang menjadi penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi adalah....
a. Negara
b. Kepala negara
c. Pengaruh globalisasi
d. Hancurnya ekonomi dunia
Jawab:
a. benar
19. Money politic yang sudah tidak asing bagi masyarakat adalah salah satu bentuk penyelewengan berbentuk korupsi....
a. Nepotisme
b. Transaktif
c. Politik
d. Birokrasi
Jawab:
c. benar
20. Perlawanan terhadap korupsi dapat dilakukan dari titik manapun karena korupsi sudah mewabah dan berjangkit di mana-mana. Pendapat tersebut dikemukakan oleh....
a. Agus Dwiyanto
b. Bambang Widjojanto
c. Set Hussein Alatas
d. Gunar Myrdal
Jawab:
b. benar
21. Pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan kebijakan operasional merupakan pertanggungjawaban....
a. privat
b. publik
c. bersama
d. tanggung renteng
Jawab:
b. benar
22. Pengawasan pemerintah dilakukan terhadap kegiatan pemerintah dalam....
a. Sebatas keuangan negara
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan layanan umum
c. Hubungan dalam dan luar negeri
d. Pemilihan pemimpin pusat dan daerah
Jawab:
b. benar
23. Penyebab utama terjadinya tindakan korupsi meski sudah dilakukan pengawasan adalah....
a. Kekuasaan
b. Hukum yang buruk
c. Pengawasan yang kurang
d. Korupsi menjadi sebuah tradisi turun-menurun
Jawab:
a. benar
24. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga formal dirasa kurang memuaskan sehingga masyarakat berinisiatif membentuk....
a. Massa untuk berdemonstrasi menyuarakan rakyat
b. Organisasi kelompok terpadu
c. Organisasi kemasyarakatan
d. Satuan untuk mengganti susunan pemerintah
Jawab:
c. benar
25. Pengawasan represif terhadap kebijakan daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh....
a. Menteri Dalam Negeri
b. Menteri Keuangan
c. Gubernur
d. DPRD
Jawab:
c. benar
26. Lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review adalah...
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitus
Jawab:
d. benar
27. Peraturan mengenai pegawai negeri terdapat dalam....
a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun
b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun
c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun
Jawab:
c. benar
28. Menurut Logemann, asas-asas kepegawaian yang paling penting yaitu....
a. masuk dan pulang kerja tepat waktu
b. menunda pekerjaan
c. menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya
d. melaksanakan tugas tepat waktu meskipun sering datang terlambat
Jawab:
c. benar
29. Balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang disebut....
a. tunjangan
b. penghasilan
c. gaji
d. insentif
Jawab:
c. benar
30. Pengangkatan pegawai negeri sipil dilakukan secara objektif dalam hal....
a. Latar belakang pendidikan
b. Keterampilan yang dimiliki
c. Penilaian selama proses penerimaan
d. Mengisi formasi yang kosong
Jawab:
d. benar
31. Untuk menegakkan setiap peraturan perundang-undangan maka harus ada....
a. Pengawasan intern
b. Pengawasan ekstern
c. Pejabat yang berwenang menegur
d. Sanksi yang sifatnya tegas
Jawab:
d. benar
32. Hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang paling ringan adalah....
a. teguran tertulis
b. teguran lisan
c. penundaan kenaikan gaji berkala
d. pernyataan tidak puas secara tertulis
Jawab:
b. benar
33. Hukum Hammurabi di Kerajaan Babylonia berisi mengenai ketentuan HAM, yaitu hak....
a. Kaum budak
b. Mempertahankan diri
c. Hidup
d. Bernegara
Jawab:
a. benar
34. Lahirnya Magna Charta disebabkan karena....
a. Perselisihan agama yang terus terjadi
b. Banyaknya kejahatan dan pencurian
c. Raja yang berkuasa secara absolut
d. Perang dunia yang mengorbankan jiwa dan harta yang tidak terhitung
Jawab:
c. benar
35. Instrumen hak asasi manusia yang diatur dalam Piagam ASEAN adalah mengenai pemajuan HAM dan....
a. Kebebasan dasar
b. Kebebasan hidup
c. Hak anak
d. Hak perempuan
Jawab:
a. benar
36. Hukum dan keadilan dianggap tidak mampu lagi memberikan keadilan karena upaya supremasi hukum di Indonesia hanya bersandarkan pada....
a. nilai-nilai kepatutan
b. paradigma positivistik
c. norma dogmatis
d. norma pragmatis
Jawab:
b. benar
37. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan yang diutamakan adalah sanksi....
a. administratif
b. denda
c. kurungan
d. hukuman mati
Jawab:
a. benar
38. Selain keadilan, hukum yang baik harus memiliki muatan nilai-nilai asasi hukum yaitu....
a. kesetaraan
b. kedamaian
c. kejujuran
d. kepatutan
Jawab:
a. benar
39. Perbuatan penguasa dianggap melanggar hukum dalam hal....
a. Menjaga kewibawaan negara
b. Menjalankan hubungan dengan luar negeri
c. Merugikan rakyat
d. Menjalankan fungsi kesejahteraan
Jawab:
c. benar
40. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai suatu lembaga peradilan atas tindakan pemerintah/penguasa berperan mewujudkan....
a. demokrasi pancasila
b. demokrasi terpimpin
c. negara hukum
d. keadilan
Jawab:
a. benar
41. Pimpinan peradilan tata usaha negara terdiri dari....
a. ketua dan wakil ketua
b. ketua dan hakim anggota
c. ketua dan panitera
d. ketua dan sekretaris ketua
Jawab:
b. benar
42. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan....
a. Undang-Undang
b. Peraturan Pemerintah
c. Keputusan Presiden
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Jawab:
c. benar
43. Menurut Awaludin Djamin, klasifikasi pelaksanaan pemerintah pada fungsi pengatur mencakup....
1) penentuan kebijakan
2) pemberian pengarahan dan bimbingan
3) pengaturan melalui perizinan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
44. Asas kebenaran yang dipakai sebagai dasar untuk pembuatan keputusan meliputi asas ....
1) larangan kesewenang-wenangan
2) larangan penyalahgunaan wewenang
3) kepastian hukum
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
45. Karakteristik bad government seperti disampaikan oleh Bank Dunia disebabkan karena ....
1) gagal memisahkan secara tegas antara publik dan privat
2) ketidakkonsistenan prioritas pembangunan
3) pengambilan keputusan yang tidak transparan
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
46. Agar birokrasi dapat menjamin berfungsinya pasar secara sehat harus memiliki kompetensi yang ....
1) mempunyai wawasan futuristik dan sistematik
2) jeli terhadap potensi sumber-sumber dan peluang baru
3) mampu mengoptimalkan sumber yang tersedia.
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
47. Bentuk pengawasan politik oleh DPRD dilakukan dengan cara ....
1) mengundang pejabat di daerah untuk dimintai keterangan
2) memperoleh keterangan dari pejabat terkait
3) memberi saran mengenai langkah-langkah preventif
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
48. Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai negeri sipil adalah ....
1) semangat nasionalis
2) tidak diskriminatif
3) profesionalitas dan netralitas
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
d. benar
49. Pemikiran hak asasi manusia di negara-negara sedang berkembang berada di kawasan ....
1) Asia
2) Eropa
3) Afrika
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
b. benar
50. Istilah hukum tata usaha negara secara resmi ditemukan dalam...
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970
3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
a. jawaban 1 dan 2 benar
b. jawaban 1 dan 3 benar
c. jawaban 2 dan 3 benar
d. jawaban 1, 2, dan 3 benar
Jawab:
c. benar
Melalui 50 soal ujian Ilmu Pemerintahan IPEM4321 Hukum Tata Pemerintahan yang telah disajikan, diharapkan mahasiswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur tata pemerintahan. Latihan ini tidak hanya berguna untuk mempersiapkan ujian, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan analitis dalam konteks pemerintahan. Selalu ingat bahwa persiapan yang matang adalah kunci kesuksesan. Semoga dengan latihan yang konsisten, mahasiswa dapat meraih hasil yang memuaskan dan lebih siap menghadapi tantangan akademis di masa depan.